Dihadapan Komisi XI DPR RI, PT Kereta Api (KAI) mengaku menghadapi kesulitan dalam menutupi biaya perawatan kereta api yang sangat besar yaitu Rp 1,49 triliun.

Menurut Dirut PT KAI Ignasius Jonan, seharusnya biaya perawatan kereta api menjadi tanggungan pemerintah. Untuk menyiasatinya, PT KAI berusaha memperbaiki kereta ekonomi secara bertahap. “Artinya perawatan sebanyak kurang lebih 1.000 unit kereta ini tidak mungkin dilakukan secara serentak,” ujarnya dihadapan Komisi XI DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI Emir Moeis, Selasa, (30/11).

Ignasius Jonan juga meminta bantuan DPR untuk segera mendesak pemerintah untuk mencairkan dana PSO yang sampai sekarang belum dicairkan, dana PSO itu mencapai Rp 535 miliar. Saat ini PT KAI  membutuhkan biaya sebanyak RP 17,471 miliar untuk membangun sarana dan prasarana yang terdiri atas perbaikan rel, jembatan dan sintelis (sinyal telekomunikasi dan listrik).

Direktur Umum PT KAI Ignasius Jonan menambahkan, jumlah penumpang kereta api secara keseluruhan sebanyak 228 juta. Sebanyak 160 jutanya merupakan penumpang ekonomi yang mendapat public service obligation (PSO).

Pada kesempatan tersebut, Komisi XI DPR juga mengundang tiga BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura II, dan PT Merpati Nusantara Airlines dengan agenda membahas kinerja dan kondisi keuangan tiga perusahaan plat merah kurun 2005-2010. (si)Foto:doeh/parle/DS